G.I.M'57

Berbagi Pengetahuan, Pengalaman, Cerita, dll

KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM.


Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragman hayati yang sangat besar baik dari flora maupun faunanya. Sehingga perlu adanya sebuah tindakan yang menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut.

Menjaga keanekaragaman hayati bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH – red). Tetapi bagaimana memanfaatkan keanekaragaman hayati yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, namun secara arif dan bijaksana yaitu dengan melestarikan kembali SDA yang telah kita manfaatkan, bukan dengan mengeksploitasi secara besar-besaran.

Adapun kegiatan pemanfaatan dan pelestarian yang dilakukan biasa kita sebut dengan tindakan konservasi. Konservasi alam sendiri adalah suatu tindakan atau manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan.

Ketentuan konservasi di Indonesia tercantum dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Maka kawasan konservasi, dan objek yang harus dikonservasi adalah sebagai berikut:

  1. Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari : TN, TAHURA, TWA
  2. Kawasan Suaka Alam terdiri dari : CA, SUAKA MARGA SATWA
  3. TUMBUHAN & SATWA :
    1. Yang Dilindungi
    2. Yang Tidak Dilindungi
  1. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
  • Taman Nasional (TN): KPA yang ekosistemnya masih asli, biasanya terdapat zonasi dan ditujukan untuk beberapa macam kepentingan, seperti penelitian, rekreasi atau wisata, budidaya dan lain-lain
  • Taman Hutan Raya (TAHURA): KPA yang ditujukan untuk koleksi baik tanaman maupun tumbuhan baik yang endemik maupun introduksi, dan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pariwisata, maupun budidaya, dan sebagainya
  • Taman Wisata Alam (TWA): merupakan KPA yang tujuannya adalah untuk kepentingan pariwisata atau rekreasi
  1. Kawasan Suaka Alam (KSA)
  • Cagar Alam (CA): KSA yang memiliki kekhasan tumbuhan, satwa serta ekosistemnya masih bersifat asli dan belum terganggu oleh kegiatan manusia (perkembangannya masih berlangsung secara alami).
  • Suaka Marga Satwa:

Konservasi SDAH dan Ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu :

  1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan (ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologi yang menunjang kelangsungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kehidupan manusia).
  2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa (konservasi ek-situ & in-situ).
  3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (kegiatan pengendalian / pembatasan dalam pemanfaatan SDAH dan ekosistemnya sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus pada masa mendatang).

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Kehutanan & Konservasi

  1. UU no. 5 th 1990 LN. th 1990 no. 49 tentang KSDAH&E.
  2. UU no. 41 th 1999 LN. th 1990 no. 167 tentang Kehutanan.
  3. PP no. 7 th 1999 LN. th 1999 n0. 14 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
  4. PP no. 8 th 1999 LN. th 1999 no. 15 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
  5. PP no. 45 th 2004 LN. th 2004 no. 147 tentang Perlindungan Hutan.
  1. PP no. 44 th 2004 LN. th 2004 no. 146 tentang Perencanaan Hutan.
  2. KEPRES RI no. 4 th 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
  3. SK. Menhut no.P.02/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.
  4. SK. Menhut no. 126/Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan.
  5. SK. Menhut no. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL.
  6. PP No.13 th 1994 tentang Perburuan Satwa Buru LN th 1994 No. 19 tambahan LN 3544.
  7. UU RI no. 19 th 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 th 2004 tentang Perubahan atas UU no. 41 th 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
  8. Peraturan Pemerintah no. 34 th 1992 LN. th 1992 no. 66 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Sanksi pidana dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 termaktub dalam pasal 19 ayat (1) ketentuan pidana pasal 40 ayat (1) dan (3), pasal 21 ayat (1) dan (2) ketentuan pidana pasal 40 ayat (2) dan (4), pasal 33 ayat (1) dan (3), ketentuan pidana pasal 40 ayat (1), (2), (3)dan (4).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 23, 2011 by in Umum.

Mari Mampir Dimari

Flickr Photos

Twitter Updates

Mittened Hands

Photography

Virtual Diary

"Taking risks means that you are courageous, not weak, even if you fail. At least you tried. At least you learned"

Azamalia

Hanya Kata-Kata

Tuesday Notes

Before all will be gone, i write. So that it will be unforgotten.

Hasan Lukman

Islamic learner enthusiast | environmentalk

FORESTER'S BLOG

JALAN - JALAN DI HUTAN

Alamendah's Blog

Flora, Fauna, dan Alam Indonesia

mada_ perspective

A Document of Life and Passion

%d bloggers like this: